F-PAN DPRD Kulonprogo, Desak Dewan Bentuk Pansus Bandara

ilustrasi.com
ilustrasi.com

KULONPROGO – Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kulonprogo mendesak pimpinan DPRD untuk segera membentuk pansus bandara. Menyusul banyak permasalahan dalam rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulonprogo.

“Fraksi PAN mengusulkan kepada pimpinan DPRD segera membentuk pansus bandara,” ujar Muhtarom Asrorie, Wakil Ketua F-PAN DPRD Kulonprogo.

Selama proses persiapan, mulai dari sosialisasi sampai dengan pembayaran kompensasi, Dewan banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Termasuk beberapa perbedaan pemahaman dan pandangan antara Pemkab dengan PT Angkasa Pura. Mulai dari belum ada kejelasan pemberian kompensasi kas desa, penggantian tanah kas desa, hingga perubahan status tanah kas desa yang menjadi tempat relokais bagi warga. Kompensasi atas asset milik daerah juga belum ada kepastian.

Terakhir ada perbedaan penfasiran terhadap bea perolahan hak tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai konsekuensi atas peralihan hak tanah warga kepada PT Angkasa Pura. Pemkab Kulonprogo memandang BPHTB menjadi salah satu kewajiban yang harus dibayarkan. Sementara PT Angkasa pura justru berpandangan sebaliknya dengan mendapatkan paying hukum dari Kejati yang mengeluarkan legal opinion (LO) yang memandang bandara termasuk pengecualian dan tidak harus dibayarkan.

“Pansus bnekerja untuk memperjelas permasalahan yang dihadapi, mencari solusi dan mengadvokasi warga terhadap hak-haknya,” tandas anggota Komisi II DPRD Kulonprogo ini.

Sementara Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati memandang pansus belum mendesak untuk dibentuk. Justru ketika dibentuk saat ini dalam bekerja tidak akan efektif. Tehadap rekomendasi yang akan disampaikan sebagai output.

“Tunggu dulu, tidak harus pansus. Pimpinan juga masih menggali,” ujarnya.

Permasalah BPHTB misalnya, dipandang perlu kajian mendalam dan tidak sembarangan. Pemkab Kulonprogo sendiri sudah memberikan tanggapan atas keluarnya LO dari Kejati DIY. Pimpinan dewan juga sudah melakukan upaya advokasi dengan melakukan konsultasi kepada Mahkamah Agung.

“Kita siap gelar grup diskusi dengan pakar hukum. Jangan buru-buru pansus,” jelasnya. (dys)

 

Please follow and like us:
, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *